Sejumlah BUMN belakangan ini cukup disorot. Hal ini terkait posisi komisaris yang diisi oleh orang-orang yang terafiliasi dengan PDI-P atau setidaknya yang telah berjasa memenangkan Jokowi menjadi presiden.
Bagi-bagi jatah ataukah pertimbangan profesional?
Dari penelusuran Kompas.com, setidaknya sudah ada tujuh orang komisaris BUMN yang terafiliasi dengan PDI-P serta relawan Jokowi yang memenangkan Pemilu Presiden 2014 lalu.
Kader PDI-P dan relawan Jokowi yang sudah dapat jatah komisaris BUMN itu adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).
Terakhir, pada pekan ini, kembali Kementerian BUMN menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.
Menarik untuk mencermati komposisi komisaris BUMN itu. Sebut saja Cahaya Dewi Rembulan Sinaga yang berlatar belakang politisi dan pengelola radio, yang mendapatkan jabatan sebagai komisaris di bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Kemudian, Hilmar Farid yang berlatar belakang sejarawan dipercaya menduduki komisaris di produsen baja terbesar di Indonesia, Krakatau Steel.
Sementara itu, Refly Harun yang berlatar belakang hukum tata negara diserahi jabatan sebagai komisaris utama perusahaan pengelola jalan tol terbesar di Indonesia, PT Jasa Marga. Bahkan, Wapres Jusuf Kalla sempat menyatakan tidak tahu saat ditanya pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Jasa Marga.
Adapun Sukardi Rinakit yang telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN menyatakan tidak menerima jabatan tersebut karena merasa tak memiliki kompetensi. Sebagaimana diketahui, Sukardi Rinakit merupakan pengamat politik yang selama ini disebut-sebut dekat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai, masuknya para politisi untuk menduduki jabatan komisaris BUMN sebenarnya sah-sah saja sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan.
"Namun, untuk saat ini, saya melihat ada sesuatu yang aneh dengan Kementerian BUMN dalam penunjukan komisaris di perusahaan milik negara," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (4/4/2015).
Agus mengungkapkan bahwa dia telah melakukan sejumlah penelusuran di Kementerian BUMN terkait dengan penunjukan komisaris di perusahaan pelat merah. Hasilnya, ada prosedur yang dilanggar dalam penunjukan komisaris itu.
"Hal lainnya adalah mereka (komisaris yang politisi dan relawan Jokowi) sangat susah diharapkan untuk profesional. Sebetulnya, orang pandai banyak, dan kalau begini caranya, saya nggak yakin BUMN akan maju," ungkapnya.
Ke depan, dia meminta agar Kementerian BUMN bisa lebih jeli dan menempatkan orang-orang yang berkompeten di posisi komisaris perusahaan milik negara.( kompas.com)
