Hidayat: Jelekkan Jokowi, Semua Media Harus Siap-siap Dibredel
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengatakan, di negara hukum yang menjunjung hak asazi manusia (HAM) dan kebebasan pers seperti Indonesia, segala hal yang berkaitan dengan tindakan harus berdasarkan hukum. Pernyataan itu disampaikan Hidayat terkait pemblokiran 19 situs Islam yang dinilai radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Pemblokiran itu dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Apa sih yang dilanggar, dipastikan dulu. Jangan karena laporan dan pemahaman sepihak terhadap sesuatu yang belum final dilakukan eksekusi pemblokiran itu," kata Hidayat di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4).
Ia pun mengomentari alasan pemblokiran yang menurut BNPT bukan hanya karena paham radikalisme. Namun, juga karena konten berita yang menjelekkan NKRI dan aparatur negara, termasuk Presiden Jokowi.
"Menjelekkan itu kan sangat abstrak dan multi tafsir. Kalau karena menjelekkan itu kemudian dibredel, semua media harus siap-siap berarti," ujarnya. (Republika: BNPT: Situs Islam Diblokir karena Jelekkan Jokowi)
***
Pernyataan Hidayat Nurwahid ini membuat para pendukung Jokowi di social media tak terima.
"Mulut H Nurwahid yg harus di blokir," sergah akun @dafaalhabsyi di twitter, Kamis (2/4/2015).
"Telunjuk mmg begitu!!yg empat jari nunjuk diri elo sendiri!! dasar PKS! Ngemeng aja, maki2 presiden!," cuit akun @JinggaApi mengomentari pernyataan Hidayat Nurwahid.
