Politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Aria Bima heran dengan pandangan orang-orang yang mempermasalahkan duduknya sejumlah kader partai politik dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Aria, tidak ada larangan untuk menduduki jabatan komisaris, selama orang tersebut sudah tidak aktif di parpol. Sementara itu, relawan Joko Widodo (Jokowi) tidak seluruhnya merupakan politisi, ada juga yang berlatarbelakang profesional.
Aria menilai, orang yang memandang kontra masuknya kader parpol dalam jajaran dekom perusahaan BUMN hanyalah orang-orang yang mindset-nya perlu diubah. Fungsi partai memang salah satunya adalah melakukan kaderisasi para pemimpin bangsa.
“Saya justru menanyakan mindset mereka, apakah fungsi parpol ini dilarang? Perkara dulu BUMN dijadikan sapi perah, terserah. Sekarang ini kan beda, semua sudah transparan,” tegas anggota Komisi VI DPR-RI itu kepada kompas.com, Jumat (20/3/2015).
Aria lebih lanjut menuturkan, pada masa Orde Baru lalu di mana komisaris perusahaan BUMN kebanyakan hanya berisi dari internal, juga tidak menghasilkan kemajuan signifikan.
Aria menegaskan, keberhasilan atau kemajuan perusahaan BUMN bukan ditentukan dari apakah pejabatnya banyak dari orang parpol atau tidak. Yang penting, adalah kompetensinya.
Pengawal Jokowi
Menurut Aria, masuknya relawan di dalam pemerintahan justru membuktikan bahwa para relawan ini tidak hanya berjuang untuk memenangkan Jokowi-JK saat pemilu presiden. Lebih dari itu, para relawan itu juga turut mengawal jalannya pemerintahan. Malah dia beranggapan bahwa banyak relawan yang belum “tertampung” dalam pemerintahan.
Padahal menurut Aria, figur-figur profesional di relawan Jokowi sangat memiliki kompetensi dan integritas. “Belum semua pada masuk. Menurut saya relawan Jokowi kurang direkrut. Banyak relawan dari partai dan kader partai yang background-nya profesional. Menurut saya perlu diperbanyak, karena tugas mereka tidak selesai hanya memenangkan Jokowi, tapi mengawal,” kata Aria.
Hanya saja, lanjut Aria, dia menyadari munculnya prokontra ini lantaran kader-kader parpol dan relawan yang duduk di jajaran pejabat BUMN terkesan tertutup.
Aria menyarankan, jabatan-jabatan tersebut dilelang atau dilakukan seleksi terbuka saja. “Dibuka transparan saja. Kalau perlu peserta assesment-nya terbuka. Silakan kader atau relawan yang dari profesional ikut seleksi, silakan diadu, yang mengaku profesional,” tandas Aria.
Sebagaimana diberitakan sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris beberapa bank BUMN. Salah satunya adalah Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri. Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.
Selain itu, politikus Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.
Baca Juga : Daftar Nama 7 Kader PDI-P dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN
Baca Juga : Daftar Nama 7 Kader PDI-P dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN
