Harga BBM Naik Tahun Ini - Rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Pemerintah pun sudah memastikan harga BBM subsidi akan naik tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pengalihan subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu memang harus segera dilakukan. “Pokoknya sebelum Januari 2015 (sudah naik),” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian kemarin (29/10).
Sebagaimana diketahui, sejak kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan akan mengalihkan subsidi BBM untuk program-program sosial. Besaran kenaikan disebut-sebut mencapai Rp 3.000 per liter. Namun, Sofyan menyebut jika pemerintah belum memutuskan besaran kenaikan. “Belum dibicarakan,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah fokus mempersiapkan program-program untuk meredam dampak ekonomi dan sosial saat harga BBM subsidi dinaikkan. Misalnya, program kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP) yang rencananya mulai disalurkan 7 November mendatang. “Itu nanti ditangani Bu Puan (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/PMK Puan Maharani, Red),” ucapnya.
Sembari mempersiapkan rencana kenaikan harga, Sofyan mengatakan pemerintah saat ini juga berupaya menjaga agar kuota BBM subsidi 46 juta kiloliter (Kl) tetap bisa cukup sampai akhir tahun. Apakah melalui program pembatasan? “Pembatasan itu (menyebabkan) antre (panjang di SPBU), orang akan marah. Jadi, kami akan cari solusi lain,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM bersamaan dengan pembagian KIS dan KIP. Sebab, program kompensasi yang paling utama dari kenaikan BBM adalah bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
“Dana BLT itu sudah ada di APBNP 2014 dalam bentuk dana siaga. Nilainya Rp 5 triliun,” katanya.
Menurut Askolani, berdasar pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap kenaikan harga BBM subsidi akan memicu kenaikan harga bahan pangan. Akibatnya, jutaan masyarakat miskin maupun rentan miskin makin terbebani. “Sebelumnya ‘kan BLT untuk 15,5 juta rumah tangga, itu yang nanti perlu didetailkan,” ucapnya.
Askolani menambahkan, dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi bisa bertambah. Sebab, dalam APBN 2015, pemerintah dan DPR sudah sepakat menganggarkan Rp 5 triliun untuk pos dana cadangan perlindungan sosial. Dana tersebut bisa mulai dicairkan sejak awal Januari 2015. “Jadi, total dana kompensasi bisa sampai Rp 10 triliun (dari APBNP 2014 dan APBN 2015),” jelasnya.
NAIK BERTAHAP
Rencana kenaikan harga BBM subsidi mendapat tanggapan dari ekonom senior yang juga mantan Gubernur BI Darmin Nasution. Menurut dia, saat ini sebenarnya bukan waktu yang pas untuk menaikkan harga BBM karena berbarengan dengan periode inflasi tinggi pada akhir tahun.
“Tapi, tekanan fiskal (beban subsidi) memang terlalu besar, jadi (harga BBM) mau tidak mau harus dinaikkan,” ujarnya.
Meski demikian, Darmin menilai rencana kenaikan hingga Rp 3.000 per liter terlalu tinggi. Menurut dia, kenaikan harga BBM harus dilakukan bertahap, tidak langsung sekaligus. “Idealnya naik 20-25 persen atau sekitar Rp 1.500 (per liter) secara bertahap, jangan terlalu tinggi,” katanya. Dengan kenaikan Rp 1.500 per liter, maka harga premium menjadi Rp 8.000 per liter.
Darmin menyebut, kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi tidak saja memberatkan masyarakat, namun juga dunia usaha, sehingga perekonomian secara keseluruhan juga akan terkena dampaknya. “Kalau naiknya tinggi, penghematan (subsidi) memang lebih besar. Tapi, kegiatan ekonomi bisa menjadi lesu, sehingga penerimaan pajak bisa merosot. Nanti APBN malah rugi,” jelasnya.
Menurut dia, idealnya harga BBM naik bertahap sekitar 20-25 persen setiap tahun hingga akhirnya mencapai level 85 persen dari harga keekonomian. Saat ini, dengan harga keekonomian atau tanpa subsidi sekitar Rp 12.000 per liter, maka harga premium saat ini hanya 54 persen dari harga keekonomian.
Sehingga, harga ideal BBM subsidi pada level 85 persen harga keekonomian akan ada di kisaran Rp 10.000 per liter. “Untuk menuju ke situ, bisa dilakukan bertahap selama tiga tahun,” ujarnya.
JOKOWI SUDAH BAGI KIS
Kartu Indonesia sehat (KIS) memang baru diluncurkan secara nasional pada awal November. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata terlebih dahulu membagikan kartu elektronik bantuan kesehatan itu kepada warga di lokasi pengungsian Gunung Sinabung, Sumatra Utara, kemarin.
Setidaknya, ada 500 kepala keluarga (KK) yang menerima KIS tersebut. Menko PMK Puan Maharani menuturkan, pembagian KIS ini diharapkan membantu para pengungsi memperoleh pengobatan gratis.
“Tak hanya kartu Indonesia sehat, di sana (Sinabung) Bapak Presiden juga membagikan kartu Indonesia pintar (KIP) untuk pendidikan gratis, dan kartu keluarga sejahtera pada satu desa,” ungkap Puan di Jakarta.
Diakuinya, pembagian KIS di Sinabung memang lebih cepat dibanding dengan rencana peluncuran bulan depan. Hal itu, menurutnya, sekaligus menjadi ajang uji coba untuk mengetahui apakah KIS dapat terakses dengan baik dan benar. “Jikalau ternyata sudah bisa, berarti sudah siap untuk dapat diakses masyarakat seluruh Indonesia,” pungkasnya. (mia/owi/jpnn/zal/k9)
